Koordinasi Daerah Perbatasan

Pada Rabu 25 Oktober 2017, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan acara dengan tema: Koordinasi Peningkatan Temu Usaha Perdagangan di Daerah Perbatasan, bertempat di Hotel Arya Duta, Jakarta.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut di antaranya: Direktur Komersial PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), Trisilo Ari Setyawan; Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO); Kapus Riset & Renstra Bulog; serta para hadirin lainnya yaitu Kepala Dinas yang membidangi perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada di daerah perbatasan. Acara itu sendiri dibuka oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Tjahya Widayanti.

Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara saat ini adalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Oleh karenanya, ihwal penunjang di Kawasan Perbatasan, Kementerian Perdagangan mempunyai tugas:

  1. Menyediakan/merevitalisasi pasar perbatasan di Kawasan Penunjang Pos Lintas Batas Negara; dan
  2. Memperlancar kegiatan perdagangan/tata niaga lintas batas negara.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan, Kementerian Perdagangan pada tahun 2017 telah mengalokasikan dana untuk merevitalisasi/membangun 39 pasar rakyat: 33 pasar rakyat melalui Dana Alokasi Khusus dan 6 pasar rakyat melalui Tuas Pembantuan. Di samping itu, dalam upaya memperlancar kebutuhan barang-barang untuk beberapa daerah perbatasan seperti Alor, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Natuna, Nunukan dan lain-lain, telah didistribusikan melalui program Tol Laut yaitu Gerai Maritim. Tentu saja diharapkan dengan pengembangan sarana distribusi dan program gerai maritim dapat memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah perbatasan.

Direktur Komersial PT PPI, Trisilo Ari Setyawan, menjabarkan Konsep Perdagangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) PT PPI. Beliau mengatakan PPI akan ikut berperan serta dalam menghidupkan Tata Niaga Perdagangan di wilayah PLBN Indonesia-Malaysia (Aruk, Entikong, Badau); Indonesia-Timor Leste (Wini, Motaain, Motamasin); dan Indonesia-Papua Nugini (Skouw).

Ari menjelaskan, sasaran strategis perdagangan PLBN PT PPI adalah PPI hadir untuk negeri di wilayah PLBN; peningkatan perekonomian penduduk di wilayah PLBN; peningkatan produktivitas dan menghasilkan nilai tambah wilayah PLBN; pembukaan jalur niaga baru antarnegara; dan sinergi antarnegara di bidang Ekonomi, Politik, dan Keamanan.

Dari acara tersebut, diperoleh masukan-masukan konkret dan strategis dari para stakeholder perihal mekanisme yang tepat dan ihwal solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam pengembangan kegiatan perdagangan di daerah perbatasan.